www.AlvinAdam.com


Berita 24 Jakarta

Subcribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

"Riuhnya" Perpajakan Indonesia Sepanjang 2017, Sebuah Kilas Balik

Posted by On 17.26

"Riuhnya" Perpajakan Indonesia Sepanjang 2017, Sebuah Kilas Balik

Petugas melayani warga yang mengikuti program pengampunan pajak (Tax Amnesty) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Jumat, 30/9/2016. KOMPAS.com / GARRY ANDREW LOTULUNG Petugas melayani warga yang mengikuti program pengampunan pajak (Tax Amnesty) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Jumat, 30/9/2016.

"Riuhnya" Perpajakan Indonesia Sepanjang 2017, Sebuah Kilas Balik

JAKARTA, KOMPAS.com - Pajak adalah keseharian masyarakat Indonesia. Sehingga jika adaperubahan-perubahan dalam perpajakan Indonesia, masyarakat akan langsun g bereaksi karena langsung menyangkut pada dirinya.

Sepanjang 2017, perpajakan Indonesia begitu ramai dengan pemberitaan dan selalu menjadi sorotan.

Di satu sisi, Direktorat Jenderal Pajak ( DJP) Kementerian Keuangan punya target penerimaan pajak yang sedemikian tinggi, sehingga mereka terus menegakkan kesadaran taat pajak masyarakat disamping mencoba menciptakan pajak-pajak baru.

Di sisi lain, masyarakat pun beragam dalam menerima aturan perpajakan lama yang ditegakkan kembali, atau aturan baru pajak.

Berikut kilas balik bidang perpajakan di Indonesia sepanjang 2017 yang dirangkum Kompas.com serta pekerjaan rumah di bidang perpajakan Indonesia pada tahun 2018 yang tinggal menghitung hari.

1. Tax Amnesty

Pada 2017, merupakan tahun berakhirnya program tax amnesty dan tidak akan diulang lagi. Program tax amnesty atau amesti pajak ini telah berjalan dari Juli 2016 dan berakhir pada 31 Maret 2017. < /p>

Program tax amnesty ini diakui oleh dunia internasional sebagai pelaksanaan pengampunan pajak yang terbaik.

Baca juga : Presiden Berterima Kasih atas Kesadaran Masyarakat Ikut Tax Amnesty

Meski begitu, capaian dari program tersebut masih belum memuaskan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, tingkat partisipasi wajib pajak yang mengikuti program ini masih jauh di bawah harapan, bahkan belum mencapai angka 1 juta orang.

Terlepas ketidakpuasan dari sisi partisipasi wajib pajak, program tax amnesty dapat memunculkan 48.000 wajib pajak baru yang selama ini tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Berangkat dari hal tersebut, program tax amnesty dinilai bermanfaat untuk menyempurnakan database perpajakan di Indonesia.

2. Dirjen Pajak Baru

Dari topik program tax amnesty, peristiwa penting lainnya soal perpajakan adalah penggantian pimpinan tertinggi DJP, D irektur Jenderal Pajak, dari Ken Dwijugiasteadi ke Robert Pakpahan.

Bergantinya kepemimpinan karena Ken memasuki usia pensiun dan Presiden Joko Widodo memilih Robert yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko Kementerian Keuangan.

Baca juga : Sejumlah Tugas Berat untuk Dirjen Pajak Baru, Robert Pakpahan

Ketika hendak mengakhiri masa baktinya pada 30 November 2017 lalu, Ken mengungkapkan penerimaan negara dari sektor pajak sudah mencapai 78 persen.

Dia juga menyebut akan mengisi masa pensiunnya setelah puluhan tahun mengabdi di Kementerian Keuangan dengan menjadi sopir taksi online di Jakarta Selatan.

3. Reformasi Perpajakan

Sementara itu, sejumlah harapan tertuju pada Robert sebagai Dirjen Pajak yang baru. Robert memastikan, untuk jangka pendek, dia akan memaksimalkan target penerimaan pajak hingga akhir tahun 2017.

Baca juga : Target Jangka Pendek dan Panjang Dirjen Pajak yang Baru, Robert Pakpahan

Kemudian, dia akan mempersiapkan berbagai hal sebagai langkah reformasi perpajakan serta memperbaiki DJP secara kelembagaan, mulai dari layanan terhadap masyarakat hingga internal kepegawaian.

4. Google Bayar Pajak

Masih berkaitan dengan topik soal Dirjen Pajak, sebelum pensiun, Ken mengumumkan perusahaan teknologi internasional, Google, telah melunasi pembayaran pajaknya. Pembayaran dari Google adalah untuk pajak sebagai Badan Usaha Tetap (BUT) tahun 2015.

Baca juga : Sri Mulyani: Contohlah Google soal Ketaatan Pajak...

Sampai saat ini, baru ada tiga negara yang telah memungut pajak dari Google selain Indonesia, yaitu Inggris, Australia, dan India.

Melalui pembayaran pajak oleh Google, Sri Mulyani menyebut itu sebagai contoh yang baik dan berharap BUT sejenis di Indonesia bisa meniru sikap Google yang sudah taat aturan pajak.

5. PR Besar: Pajak E-Commerce dan AEoI, Revisi UU Pajak

Untuk tahun 2018, DJP tengah menyiapkan beberapa hal untuk dikerjakan, di antaranya menyelesaikan pembahasan revisi Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) bersama DPR.

Baca juga : Aturan Pajak E-commerce Terbit Sebelum Akhir Tahun

Kemudian, menyiapkan aturan pajak e-commerce, serta mempersiapkan keterlibatan Indonesia dalam Automatic Exchange of Information (AEoI).

Terakhir, memperbaiki sistem informasi DJP guna memudahkan pengaturan data para wajib pajak.

Jika semua berjalan lancar, harapannya masalah seputar perpajakan di Indonesia bisa ditangani lebih baik lagi. Seperti mereka yang menyembunyikan hartanya dari petugas pajak di negara suaka pajak, dengan AEoI, hal itu bisa diketahui dan diambil tindakan tegas.

Baca juga : Sri Mulyani: Perppu AEoI Tidak Hanya untuk Memenuhi Kewajiban Internasional

Begitupun dengan pajak e-commerce yang secara jelas mengatur ketentuan jual-beli secara elektronik maup un online, di mana sampai hari ini masih belum dikenakan pajak.

Revisi UU Perpajakan akan berguna agar aturan perpajakan yang ada menjadi lebih mudah dipahami.

Sehingga dapat membantu masyarakat untuk bisa sampai pada kesadaran untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sendiri, seperti konsep self assessment yang diterapkan di Indonesia.

Baca juga : Pasca-OTT, Sri Mulyani Minta Ditjen Pajak Kaji Lagi Revisi UU Perpajakan

Kompas TV Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mencatat Singapura masih menjadi negara asal repatriasi dan deklarasi harta amnesti pajak paling banyak.

Berita Terkait

Menkeu Beri N ilai 7 untuk Ditjen Pajak dalam Perangi Korupsi

1.000 Wajib Pajak yang Diduga Belum Lapor Hartanya Diperiksa Ditjen Pajak

Heboh Data Investigasi "Dokumen Surga", Apa Kata Ditjen Pajak?

Ditjen Pajak Periksa SPT Nasabah RI yang Transfer Rp 19 Triliun

Beli Emas Antam Dikenai Pajak PPh 22, Ini Penjelasan Ditjen Pajak

Terkini Lainnya

CEO Apple Kini Hanya Boleh Pakai Pesawat Pribadi, Menga   pa?

CEO Apple Kini Hanya Boleh Pakai Pesawat Pribadi, Mengapa?

Inspirasi 29/12/2017, 08:00 WIB 'Riuhnya' Perpajakan Indonesia Sepanjang 2017, Sebuah Kilas Balik

"Riuhnya" Perpajakan Indonesia Sepanjang 2017, Sebuah Kilas Balik

Keuangan 29/12/2017, 06:55 WIB Barang 500 Dollar AS Bebas Bea Masuk, Gaya Hidup Putra Mahkota Saudi, Ini 5 Berita Populer Ekonomi

Barang 500 Dollar AS Bebas Bea Masuk, Gaya Hidup Putra Mahkota Saudi, Ini 5 Berita Populer Ekonomi

Makro 29/12/2017, 05:00 WIB I   ndonesia Halal Watch: 11 Produk Makanan Impor Tidak Berlabel Halal

Indonesia Halal Watch: 11 Produk Makanan Impor Tidak Berlabel Halal

Makro 28/12/2017, 22:39 WIB Tahun 2018, BI Bakal Terbitkan Tiga Aturan soal Perbankan

Tahun 2018, BI Bakal Terbitkan Tiga Aturan soal Perbankan

Makro 28/12/2017, 22:13 WIB Pemerintah Jamin Tak Ada Kenaikan Tarif KA Ekonomi dan KRL Tahun 2018

Pemerintah Jamin Tak Ada Kenaikan Tarif KA Ekonomi dan KRL Tahun 2018

Makro 28/12/2017, 21:52 WIB TIKI Siapkan Layanan Baru untuk P   elaku Bisnis Online

TIKI Siapkan Layanan Baru untuk Pelaku Bisnis Online

Bisnis 28/12/2017, 21:21 WIB 2018, Pemerintah Kembali Subsidi Tiket Kereta Api Rp 2,39 Triliun

2018, Pemerintah Kembali Subsidi Tiket Kereta Api Rp 2,39 Triliun

Makro 28/12/2017, 20:35 WIB Penurunan Suku Bunga Acuan Genjot Pembiayaan Pasar Modal

Penurunan Suku Bunga Acuan Genjot Pembiayaan Pasar Modal

Keuangan 28/12/2017, 20:19 WIB Digitalisasi, Kimia Farma Targetkan Penghematan 20 Persen

Digitalisasi, Kimia Farma Targetkan P enghematan 20 Persen

Bisnis 28/12/2017, 19:44 WIB Sri Mulyani: Barang Pribadi Senilai 500 Dollar AS Bebas Bea Masuk

Sri Mulyani: Barang Pribadi Senilai 500 Dollar AS Bebas Bea Masuk

Makro 28/12/2017, 19:13 WIB Akhir 2017, Tunaiku Memiliki 50.000 Nasabah

Akhir 2017, Tunaiku Memiliki 50.000 Nasabah

Rilis 28/12/2017, 18:39 WIB Menurut BI, Ini Risiko Jangka Pendek Perekonomian Indonesia

Menurut BI, Ini Risiko Jangka Pendek Perekonomian Indonesia

Makro 28/12/2017, 18:39 WIB Bayar Utang, Sawit Sumbermas Akan Terbitkan Global Bond di Singapura

Bayar Utang, Sawit Sumbermas Akan Terbitkan Global Bond di Singapura

Bisnis 28/12/2017, 18:12 WIB Tiga Kementerian Sepakat Percepat Dana Pinjaman Daerah

Tiga Kementerian Sepakat Percepat Dana Pinjaman Daerah

Makro 28/12/2017, 17:36 WIB Load MoreSumber: Google News | Berita 24 Jakarta

Next
« Prev Post
Previous
Next Post »